Beranda
/
Artikel
/
Semua Kategori
/
3 Prioritas Utama Setelah Gajian

3 Prioritas Utama Setelah Gajian

24 February 2021 | MyProtection News Jakarta

Jakarta, 24 Februari 2021 - Myprotection News

Hi, Sahabat MyProtection!

Tentunya paling senang kalau sudah mendengar kata gajian!

Namun sebelum kamu menghabiskan uang untuk belanja dan checkout keranjang di e-Commerce langgananmu, jangan melupakan 3 prioritas utama ini ketika mengelola keuangan pasca gajian:

Bayar Cicilan, Utang, dan Keperluan Primer

Penting bagi kamu untuk melunasi cicilan atau utang jika ada seperti cicilan rumah dan mobil. Pasalnya, semakin lama ditunda, bunga pinjaman atau utang bisa jadi semakin besar. Pastikan juga kamu menyisihkan uang terlebih dahulu untuk membeli kebutuhan pokok seperti listrik, air, biaya sekolah anak, dan makanan.

Menabung dan Investasi

Saat ini, menabung dan mulai berinvestasi menjadi salah satu prioritas utama bagi kita semua. Baik untuk kamu yang masih lajang ataupun sudah berkeluarga. Menghadapi situasi tak pasti, kamu wajib menyiapkan tabungan atau dana darurat minimal 10% - 20% dari pendapatanmu. Selain menabung, kamu juga bisa belajar berinvestasi walaupun nilainya kecil. Baik investasi saham, reksadana, dan investasi kesehatan dengan memiliki asuransi kesehatan dan harta benda!

Berbagi Rejeki

Sahabat MyProtection, tentunya kita berharap selalu diberikan kesehatan baik secara fisik, mental, dan materi. Namun, di luar sana masih ada banyak orang yang tidak seberuntung kamu saat ini. Jangan lupa untuk berbagi dan membantu sesama. Berbagi tak melulu bicara soal uang. Berbagi ilmu dan pengalaman juga bisa! Khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita hadapi bersama dan saling bahu membahu menolong sesame.

Salam,

Sahabat MyProtection

Apakah artikel ini membantu?
Subscribe Newsletter Kita
Klik subscribe untuk berlanggan newsletter artikel kami
Bagikan MyPro ke
facebook
twitter
instagram
Tentang MyProtection News Jakarta
MyProtection adalah salah satu pioneer portal pembelian asuransi kesehatan maupun asuransi umum secara online yang dapat diakses melalui platform website dan aplikasi sejak 2017.
Rekomendasi Artikel
Keuangan
5 mins read 23/09/2025
Memahami Fungsi SPPT dan Cara Mendapatkannya yang Perlu Diketahui

SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan sebuah surat atau dokumen yang memiliki peranan penting dalam PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan.

Surat ini digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk menginformasikan seberapa besar PBB terutang terhadap Wajib Pajak.

SPPT juga dianggap sebagai salah satu bukti penanda kepemilikan tanah maupun bangunan selain IMB dan sertifikat.

Untuk membantu para pembaca lebih memahami topik apa yang dimaksud dengan SPPT dan peranan pentingnya dalam PBB, artikel ini akan membahas hal-hal penting yang harus diketahui. Simak informasinya!

Pengertian SPPT

Pengertian SPPT

pexels

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan sebuah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP berkaitan dengan pajak terutang dalam satu Tahun Pajak.

Fungsi serta pengertian dokumen ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi Wajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan.

Umumnya, dokumen ini akan didapatkan seseorang bersamaan dengan IMB atau Izin Memberikan Bangunan dan sertifikat. Namun, perlu diingat juga bahwa SPPT tidak termasuk atau dikategorikan sebagai bukti kepemilikan objek pajak.

SPPT digunakan sebagai penentu atas objek pajak serta patokan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan dibebankan pada objek pajak kepada pemilik.

Oleh sebab itu, sering kali ada perbedaan antara nama yang tercantum pada sertifikat dengan nama yang ada pada SPPT. Hal ini dapat terjadi jika pemilik awal tidak melakukan balik nama sertifikat atas tanah maupun bangunan tersebut.

Perbedaan SPT dengan SPPT

Perbedaan SPT dengan SPPT

pexels

SPT atau Surat Pemberitahuan berbeda dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang walaupun memiliki nama yang mirip. Namun, apa saja perbedaan utama antara SPT dan SPPT? Simak selengkapnya di sini!

1. Fungsi

  • SPT atau Surat Pemberitahuan digunakan untuk melaporkan pajak oleh wajib pajak.
  • SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang digunakan sebagai dasar penagihan PBB.

2. Jenis Pajak

  • Surat Pemberitahuan memiliki beberapa jenis seperti PPh atau Pajak Penghasilan, PPN atau Pajak Pertambahan Nilai, dan sebagainya.
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terutang memiliki jenis pajak PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Siapa yang Mengeluarkan

  • Surat Pemberitahuan dikeluarkan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak.
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah setempat.

4. Siapa yang Melaporkan

  • Surat Pemberitahuan dilaporkan oleh Wajib Pajak (perorangan atau badan).
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dilaporkan oleh Pemerintah daerah yang menerbitkan kepada wajib pajak.

5. Kapan Dilaporkan

  • Surat Pemberitahuan dilaporkan secara Tahunan untuk PPH maupun bulanan untuk PPh 21 dan PPN
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dilaporkan setiap awal tahun pajak.

Fungsi Penting SPPT

Dokumen SPPT juga memiliki fungsi penting, yaitu:

  • SPPT walaupun tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak serta kepemilikan suatu tanah maupun bangunan namun tetap memiliki fungsi penting bagi Wajib Pajak ketika melakukan proses pengumpulan dokumen lengkap demi menjaga maupun melindungi aset berharga.
  • Salah satu elemen yang digunakan untuk menghindari agar tanah maupun bangunan yang ada tidak direbut hak miliknya atau terjadinya penipuan.
  • Surat yang menunjukkan besaran beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara oleh pemilik terhadap objek pajak.

Aturan Terkait SPPT

Aturan Terkait SPPT

pexels

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang juga tercatat di dalam beberapa aturan, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang ini mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan tujuan menciptakan pengelolaan keuangan atau finansial yang lebih adil, seimbang, dan akun tabel di antara kedua tingkatan pemerintahan.

Melalui regulasi ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam memungut pajak dan retribusi, termasuk dengan melakukan restrukturisasi jenis pajak, menambah sumber pendapatan pajak daerah yang baru, serta menyederhanakan jenis retribusi yang ada.

UU No. 1 Tahun 2022 memberikan dampak terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) karena mengubah cara pemerintah daerah dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Undang-undang ini memberi keleluasaan lebih bagi pemerintah daerah dalam menetapkan tarif, memberikan insentif, dan mendorong transparansi yang lebih tinggi dalam sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 34/PJ/2008

Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai bentuk dan isi dari formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang digunakan untuk keperluan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

SPPT merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana untuk memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai besarnya pajak yang harus dibayarkan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.

Dalam formulir SPPT, terdapat sejumlah informasi penting yang berkaitan dengan objek pajak dan data Wajib Pajak.

Beberapa komponen utama yang tercantum dalam formulir ini antara lain adalah Nomor Objek Pajak (NOP), yang berfungsi sebagai identitas unik atas objek pajak tertentu, lokasi atau letak objek pajak, nama lengkap dan alamat Wajib Pajak, serta data teknis seperti luas tanah (bumi) dan luas bangunan, termasuk klasifikasinya.

Selain itu, formulir SPPT juga mencantumkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu nilai pasar atas tanah dan bangunan yang menjadi dasar perhitungan besarnya PBB. Berdasarkan NJOP tersebut, dihitunglah besaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dalam satu tahun pajak tertentu.

Peraturan mengenai bentuk dan isi SPPT ini mulai diberlakukan secara resmi sejak tanggal 1 Januari 2009. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan terdapat keseragaman dan kejelasan dalam penyampaian informasi pajak kepada masyarakat, serta mendorong akurasi dalam perhitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan.

Standardisasi ini juga mempermudah proses administrasi perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memberikan transparansi yang lebih baik kepada Wajib Pajak dalam mengetahui dasar dan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023

Peraturan ini mengatur tentang pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi Wajib Pajak. Di dalamnya dijelaskan cara mengajukan permohonan pengurangan, proses pemberian pengurangan secara langsung oleh pejabat berwenang, serta tata cara pengiriman surat dan dokumen yang dibutuhkan. Peraturan ini mulai berlaku pada 30 November 2023 dan menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMK No. 82/PMK.03/2017.

Dengan diberlakukannya PMK No. 129 Tahun 2023, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu bisa mengajukan permohonan pengurangan atas jumlah PBB yang tertera di SPPT. Jika disetujui, nilai PBB yang harus dibayar akan dikurangi sesuai ketentuan dalam peraturan ini.

Cara Mendapatkan SPPT

Bagi para pembaca yang sebelumnya sudah pernah mendaftarkan objek pajak sebelumnya, maka berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan SPPT.

  • Mengambilnya secara langsung di kantor keluaran maupun di KPP Pratama setempat, tempat objek pajak terdaftar, maupun berdasarkan yang telah ditentukan.
  • SPPT nantinya akan dikirim melalui kantor pos maupun secara langsung diantarkan kepada aparat kelurahan maupun desa. Wajib Pajak juga dapat melacak dan mengakses keberadaan SPPT melalui fasilitas Kring Pajak (500200).
  • Melacak melalui website resmi pemerintah daerah tempat objek pajak terdaftar. Seperti contohnya, jika kamu tinggal di Jakarta maka dapat mengunjungi website BAPENDA DKI Jakarta. Masukkan nomor dan tahun PBB untuk mengecek status pelunasan PBB.

Namun, bagi para pembaca yang sebelumnya belum pernah mendaftarkan objek pajak yang dimiliki, berikut langkah-langkah yang dapat kamu lakukan.

  • Daftarkan objek PBB di KPP serta Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau KP2KP setempat.
  • Mengisi formulir SPOP atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
  • Menunggu SPPT yang telah dibuat dikirimkan melalui pihak kelurahan maupun RT setempat.

Cara Mendapatkan SPPT melalui Situs Resmi

Untuk mengetahui eSPPT PBB juga dapat dilakukan dengan mudah melalui situs resmi dengan mengikuti beberapa langkah berikut.

1. Mengunjungi Situs dan Registrasi

Langkah pertama, Wajib Pajak mengunjungi situs eSPPT melalui https://pajakonline.jakarta.go.id/esppt kemudian melakukan registrasi dengan mengetuk tombol Daftar e-SPPT PBB.

2. Melengkapi Data Wajib Pajak

Kemudian, lengkapi data-data pribadi yang diperlukan seperti Nama, NIK, NPWP, Nomor HP, Alamat Email, serta melakukan verifikasi seperti NOP PBB-P2 dan Nama Wajib Pajak seperti yang tertera di dalam SPPT.

3. Aktivasi Surel

Selanjutnya, sistem akan melakukan pengecekan data verifikasi. Jika proses verifikasi yang dilakukan telah berhasil, maka sistem secara otomatis akan mengirimkan tautan pengunduhan eSPPT ke alamat email yang dimasukkan ketika mengisi data pribadi.

4. Memperoleh Dokumen dan Menuntaskan Pembayaran

Wajib Pajak dapat membuka surel yang didapatkan untuk mengakses dokumen SPPT PBB kemudian melakukan proses pembayaran melalui QRIS maupun channel pembayaran lainnya yang tertera.

Bentuk dan Isi SPPT

Agar dapat lebih memahami Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, kamu juga mengetahui apa saja yang ada di dalamnya, berikut hal yang umumnya tertera pada kertas SPPT:

  1. Nama dan alamat Wajib Pajak.
  2. Letak objek pajak.
  3. Keterangan jelas terkait objek pajak tersebut baik luas, kelas, NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak per m2, total NJOP, NJOP Tidak Kena Pajak, PBB yang terutang dan jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar.
  4. Pada dokumen SPPT PBB juga tertulis keterangan bahwa surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas suatu aset.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak untuk SPPT

1. Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak memiliki hak untuk menerima kertas SPPT PBB setiap tahunnya dan mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran atau STTS PBB dari pihak bank maupun kantor pos tempat pembayaran PBB yang tertera pada SPPT.

Apa saja hak lainnya yang dimiliki Wajib Pajak? Simak selengkapnya!

  • Menerima SPPT PBB untuk setiap tahun pajak.
  • Mendapatkan penjelasan terkait ketetapan PBB dalam hal Wajib Pajak meminta.
  • Mengajukan keberatan maupun pengurangan.
  • Mendapatkan STTS atau Surat Tanda Terima Setoran PBB dari Bank atau Kantor Pos dan Giro Tempat Pembayaran PBB yang tercantum pada SPPT.
  • Mendapatkan resi atau setruk ATM atau bukti pembayaran PBB lainnya sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah.
  • Mendapatkan TTS atau Tanda Terima Sementara dari petugas pemungut PBB Kelurahan atau Desa yang ditunjuk resmi dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui petugas pemungut PBB.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya kembali ke lurah, kepala desa maupun dinas pendapatan daerah yang kemudian akan diteruskan ke KPP Pratama yang akan menerbitkan SPPT.

Lalu apa saja kewajiban lainnya yang harus dijalankan Wajib Pajak? Simak selengkapnya!

  • Mengisi SPOP atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak dengan jelas, benar dan lengkap, dan menyampaikan ke KPP Pratama/KP2KP setempat, paling lambat 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.
  • Menandatangani bukti tanda terima SPPT dan mengirimkannya kembali ke Lurah atau Kepala Desa atau Dinas Pendapatan Daerah atau KP2KP untuk diteruskan ke KPP Pratama yang menerbitkan SPPT.
  • Melunasi PBB pada Tempat Pembayaran PBB yang telah ditentukan.

Tata Cara Membatalkan Pengajuan SPPT

Bagi para pembaca yang ingin mengajukan pembatalan SPPT, terdapat hal-hal yang harus disiapkan dan cara yang harus dilakukan, sebagai berikut.

1. Persyaratan Pembatalan SPPT

Terdapat beberapa persyaratan yang harus disertakan dan dipenuhi untuk mengajukan pembatalan SPPT, sebagai berikut.

  • Mengisi Surat Permohonan Mutasi subjek atau objek.
  • Fotokopi akta jual-beli atau hibah atau ahli waris.
  • Fotokopi Sertifikat Tanah atau Bangunan dan IMB jika ada.
  • Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP pihak pemohon.
  • Mempersiapkan SPPT asli tahun berjalan.
  • Fotokopi STTS atau Bukti Lunas PBB lima tahun sebelumnya.
  • Mengisi SPOP untuk perubahan data tanah dan LSPOP untuk perubahan data bangunan.
  • Melampirkan foto objek pajak untuk mengetahui kondisi asli objek pajak.
  • Mempersiapkan Surat Keterangan Riwayat Tanah dari desa atau kelurahan.
  • Menunjukkan Surat Kehilangan dari Kepolisian dan Keterangan Kepemilikan dari BPN (jika hilang maupun hal-hal yang tidak diinginkan).

2. Proses Pengajuan Pembatalan SPPT

  • Wajib Pajak melakukan pengajuan secara tertulis dan menyertakan surat pengantar dari lurah maupun kepala desa.
  • Melakukan pengajuan permohonan untuk pembatalan SPPT secara perorangan dengan menggunakan formulir 3a. Namun, jika pengajuan permohonan pembatalan SPPT dilakukan secara kolektif, maka harus melampirkan dan menggunakan formulir 3b dan 3c.
  • Mengajukan melalui lurah atau Badan Pelayanan Pajak setempat.

Nah, itulah pembahasan seputar SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak guna menjaga aset yang dimiliki dan memiliki peranan penting dalam PBB atau Pajak Bumi dan Bangunan.

Pembahasan di atas meliputi pengertian, fungsi, aturan, bentuk dan isi dokumen, hingga cara mendapatkannya baik secara offline maupun online yang saat ini sudah dapat dilakukan dengan mudah.

Memiliki SPPT juga dapat dijadikan sebagai perlindungan dan salah satu bukti penanda atas kepemilikan suatu tanah maupun bangunan selain IMB dan sertifikat agar bisnis atau usaha apa pun yang dijalankan tidak terganggu.

Bukan hanya bangunan yang harus dijaga, kamu juga harus dapat menjaga kesehatan dan memiliki perlindungan diri untuk dapat menjalankan bisnis yang sukses. Perlindungan Kesehatan Prima hadir untuk menjawab pertanyaanmu dengan manfaat tambahan Saldo Prima.

Beberapa Keunggulan Perlindungan Kesehatan Prima, meliputi:

  • Manfaat tambahan Saldo Prima yang memberikan penggantian atas pembelian vitamin atau obat-obatan tanpa perlu melakukan perawatan Rawat Inap atau Rawat Jalan
  • Santunan tunai harian Rawat Inap di Rumah Sakit untuk penjamin pertama oleh BPJS Kesehatan
  • Pilihan Manfaat Rawat Inap dan Rawat Jalan sesuai kebutuhan
  • Pembayaran klaim secara cashless di lebih dari 1.000 Rumah Sakit di Indonesia
  • 24 jam Contact Center dan Case Monitoring
  • Layanan eksklusif Personal Medical Assistance
  • Laporan perhitungan klaim via email

*PT Lippo General Insurance Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Baca Artikel
Semua Kategori
5 mins read 04/03/2021
3 Kebiasaan yang Bikin Keuangan Berantakan

Jakarta, 4 Maret 2021 - MyProtection News

Hi, Sahabat MyProtection!

Mengelola keuangan memang bukanlah hal yang mudah. Namun, kamu wajib menerapkan kebiasaan mengelola uang yang baik agar tak menyesal di kemudian hari. MyProtection punya beberapa tips keuangan seperti cara mengatur pengeluaran, 3 prioritas saat gajian, dan alasan kamu perlu memiliki asuransi untuk mencegah kerugian di masa depan.

Nah, kalau saat ini kamu merasa pengelolaan keuanganmu belum maksimal, bisa jadi ada 2 kebiasaan buruk yang sedang kamu lakukan. Kebiasaan ini berpotensi bikin keuanganmu berantakan dan panik di akhir bulan. Coba simak ulasannya berikut ini!

1. Sering Menunda

Kebiasaan sering menunda bukan cuma buruk kalau dilakukan saat bekerja, tapi juga pantang dilakukan saat mengurus keuangan! Menunda bayar cicilan atau utang bisa mengakibatkan bunga semakin besar dan pada akhirnya cicilan yang harus kamu bayar bertambah jumlahnya. Contoh lainnya adalah menunda belajar berinvestasi atau menabung. Semakin cepat kamu belajar, semakin besar juga keuntungan yang bisa kamu dapat, Sahabat MyProtection.

Hal selanjutnya yang sering kali ditunda adalah memiliki asuransi, baik untuk kesehatan dan harta benda. Asuransi bisa mengurangi risiko kerugianmu di masa depan. Jangan sampai kamu baru terpikir untuk membeli asuransi ketika kejadian buruk sudah terjadi. Ingat kata pepatah, sedia payung sebelum hujan!

2. Mengikuti Tren Influencer/Artis

Akhir-akhir ini terdapat beberapa figur yang terkenal mempromosikan investasi saham tertentu atau bisnis tertentu. Mulai berinvestasi atau berbinis memang tidak salah, tapi jangan sampai kamu hanya mengikuti tren tanpa benar-benar memahami investasi atau bisnis yang kamu jalani. Sangat penting untuk mengedukasi diri dengan sumber – sumber yang terpercaya seputar pengelolaan bisnis dan investasi. Sehingga kamu bisa lebih bijak dalam mengeluarkan uangmu.

Jangan sampai kamu mengikuti bisnis A atau berinvestasi di saham B hanya karena mengikuti saran influencer atau artis yang belum tentu benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Pelajari setiap model bisnis yang kamu minati sebelum mengeluarkan uang ya, Sahabat MyProtection!

3. Malas Usaha tapi Ingin Hasil Instan

Sahabat MyProtection, mengelola keuangan bukan hal yang mudah. Terlebih lagi mendapatkan keuntungan dari investasi dan bisnis yang kamu lakukan. Kamu harus meluangkan waktu dan tenaga untuk mempelajari investasi yang akan kamu lakukan dan harus bersabar. Jangan sampai kamu tergiur dengan bisnis atau investasi bodong yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Apalagi saat ini marak sekali penipuan berkedok bisnis atau investasi instan. Bukannya cuan, kamu malah menghadapi kerugian akibat tidak bijaksana dalam mengelola keuangan. Sebelum kamu mengikuti bisnis atau investasi baru, pastikan kamu mengecek dan memahami ketiga hal ini:

  1. Latar belakang perusahaan. Pastikan perusahaan yang menawarkan bisnis ini jelas, terdaftar secara resmi, dan mempunyai track record yang baik. Jangan sampai kamu mengikuti bisnis yang asalnya tidak jelas. Jika dikemudian hari kamu dirugikan, maka kamu akan kesulitan untuk mrnuntut hak kamu jika bisnis yang kamu ikuti tidak jelas asal muasalnya.
  2. Model bisnis yang ditawarkan. Pahami model bisnis atau investasi yang kamu minati sebelum mengeluarkan modal. Waspada terhadap model bisnis yang tidak jelas atau berpotensi merugikan kamu di masa depan.
  3. Modal dan keuntungan yang kamu dapatkan. Apakah masih dalam batas wajar dan sesuai peraturan di Indonesia atau menawarkan bonus besar dalam waktu singkat? Jika suatu bisnis menawarkan keuntungan yang too good to be true, maka kamu wajib merasa curiga

Sahabat MyProtection, mulai saat ini kita harus merubah kebiasaan buruk saat mengelola keuangan, ya! Intinya, kita harus bijak sebelum melakukan bentuk transaksi apapun.

Salam,

Sahabat MyProtection

Baca Artikel
Semua Kategori
5 mins read 06/12/2019
Diet Bikin Moody? Ini Sebabnya

Jakarta, 6 Desember 2019 - MyProtection News

Ketika menjalani diet, sering kali kita merasa lebih moody daripada biasanya. Tubuh menjadi lebih cepat lelah. Bahkan terkadang membuat kita malas beraktivitas seperti biasanya. Mengapa diet sering kali dikaitkan dengan perubahan suasana hati dan energi? Alasan utamanya adalah tubuh kita ikut menjalani perubahan komposisi saat berdiet.

Hormon dalam tubuh ikut harus beradaptasi dengan perubahan pola makan yang kita lakukan. Fenomena ini juga bisa berlangsung dalam jangka waktu berbeda, membuat tubuh serta emosi terpengaruh dengan perubahan yang ada. Berikut 5 alasan kita menjadi moody saat berdiet.

Pertama, ketika sedang menjalani diet, kita biasanya merasakan tiga gejala utama yaitu dorongan rasa lapar, pusing, dan lemas. Pengurangan porsi makan bisa berpengaruh terhadap kadar gula dan jumlah energi yang kita miliki. Karena tubuh kekurangan energi, kita cenderung menjadi kurang bertenaga dan moody.

Alasan kedua adalah ngidam. Tentu saja kita tidak bisa mengonsumsi makanan secara sembarangan saat diet. Mungkin Anda membayangkan nikmatnya red velvet cake kesukaan Anda. Ketika kita tidak bisa memuaskan cravings, kita cenderung menjadi lebih sensitif dan moody. Salah satu trik untuk mengatasi rasa ngidam adalah dengan membatasi diri untuk mengonsumsi makanan kesukaan saat weekend saja.

Baca juga: Suka Marah-marah Tanpa Alasan Jelas Mungkin Ini Sebabnya

Selanjutnya, saat masa diet, kita terkadang menghindari ajakan teman untuk berkumpul bersama, datang ke pesta, atau mencoba menu makanan baru. Kita takut tergiur dengan makanan yang disajikan. Sehingga intensitas kita bertemu dengan orang lain jadi berkurang. Padahal, berinteraksi dengan orang lain bisa membantu mengembalikan mood kita. Batasi porsi makanan akan lebih baik daripada menghindari situasi sosial.

Untuk memaksimalkan diet, sering kali kita dianjurkan untuk berolahraga. Setelah tubuh harus beradaptasi dengan pola makan yang berubah, olahraga bisa ikut menambah rasa lelah. Rasa lelah inilah yang bisa mendorong rasa moody. Siasati rasa lelah dengan beristirahat cukup selama 8 jam per hari dan minum air putih.

Terakhir, ketika timbangan rasanya tak kunjung turun membuat semangat kita memudar. Padahal diet yang baik adalah ketika berat badan kita turun perlahan. Sehingga lebih memungkinkan kita mempertahankan berat badan ideal. Diet yang dilakukandengan benar juga menjaga kesehatan tubuh, seperti MyProtection yang turut menjaga Anda dari kekhawatiran akan kesehatan Anda di masa depan.

Persiapkan diri untuk menghadapi timbangan yang fluktuatif. Tetap jaga pola makan dan gaya hidup sehat.

Selamat menjalani diet sehat!

Salam,
Sahabat MyProtection

Baca juga: Minyak Ikan Bantu Kurangi Risiko Penyakit Jantung

Baca Artikel