Menu Utama
Profil Saya
Apa itu finansial? Banyak orang pernah mendengar istilah tersebut, namun tahukah kamu artinya?
Finansial merupakan istilah yang digunakan secara luas untuk menggambarkan studi serta sistem uang, investasi, serta instrument keuangan yang lain. Untuk lebih memahami apa itu finansial, simak informasi berikut!
Menurut Gitman sebagai seorang pakar ekonomi dunia, finansial merupakan aktivitas yang memiliki kaitannya dengan manajer keuangan di sebuah perusahaan.
Istilah finansial sendiri sangatlah luas dan dapat dibagi ke dalam 3 kategori berbeda, yang terdiri dari sebagai berikut.
Keuangan publik yang terdiri dari kebijakan pajak, pengeluaran, penganggaran, serta penerbitan hutang yang mempengaruhi cara pihak pemerintah membayar layanan yang nantinya diberikan kepada publik.
Finansial perusahaan yang berhubungan dengan segala aktivitas keuangan yang digunakan untuk menjalankan sebuah bisnis maupun perusahaan. Pada umumnya, tugas ini sendiri diberikan kepada departemen atau divisi yang bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas keuangan yang ada.
Finansial pribadi yang berhubungan dengan keuangan seorang individu maupun keluarganya. Hal ini termasuk dalam penganggaran, penyusunan strategi, berinvestasi, membeli produk keuangan, atau bahkan menjaga aset.
Karena definisi dari istilah finansial yang luas sendiri, istilahfinansial juga memiliki definisi berbeda menurut para ahli di bidangnya masing-masing. Simak selengkapnya!
Berdasarkan para ahli ekomomi dan keuangan, kata finansial dapat dikaitkan dengan proses manajemen aset, kewajiban, serta investasi.
Hal ini meliputi pengelolaan uang secara efektif, pengambilan keputusan dalam berinvestasi, hingga perencanaan keuangan dalam jangka panjang.
Sedangkan, dalam konteks manajemen sendiri kata finansial memiliki hubungannya dengan pengelolaan sumber daya keuangan milik perusahaan maupun organisasi.
Pengelolaan keuangan ini dilakukan dengan berbagai cara seoptimal mungkin guna mencapai tujuan strategis yang diinginkan.
Menurut ahli hukum, istilah finansial dalam bidang hukum sendiri mencakup segala aspek yang memiliki kaitannya dengan keuangan.
Hal ini termasuk regulasi keuangan yang ada, proses perpajakan, serta perlindungan konsumen.
Para ahli investasi juga berpendapat mengenai definisi finansial yang berisikan analisis pasar modal, perencanaan portfolio, hingga manajemen resiko guna mengoptimalkan pengembalian investasi.
Istilah finansial menurut ahli perencanaan keuangan sendiri adalah segala perencanaan yang digunakan untuk mengelola keuangan secara holistik guna mencapai tujuan keuangan.
Tujuan keuangannya sendiri bisa mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Contohnya, pensiun, pendidikan anak, maupun keamanan finansial.
Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan finansial, selanjutnya kita akan membahas apa yang menjadi tujuan finansial.
Pada umumnya, tujuan finansial sendiri adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui pengelolaan uang yang dimiliki.
Proses ini dapat meliputi menabung, membelanjakannya, menghasilkan, atau hingga menginvestasikannya.
Oleh sebab itu, proses finansial ini memungkinkan alokasi keuangan atau sumber daya yang dimiliki jadi lebih efisien. Tujuan finansial sendiri dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu
Tujuan finansial dalam jangka pendek sendiri terdiri dari penetapan anggaran, pengurangan hutang yang dimiliki, hingga pengumpulan dana darurat.
Setelah mengetahui anggaran, selanjutnya penting untuk mencari cara untuk mengurangi hutang yang dimiliki hingga pada akhirnya dapat menyimpan uang yang dmiliki untuk tujuan jangka menengah maupun tujuan jangka panjang.
Tujuan finansial dalam jangka menengah dapat dilihat melalui tujuannya yang mengikat antara tujuan finansial jangka pendek dan tujuan finansial jangka panjang di saat yang bersamaan.
Tujuan finansial jangka menengah seperti penyelesaian pembayaran biaya sekolah, tabungan pernikahan, tabungan rumah pertama, hingga tabungan renovasi rumah yang ada saat ini.
Tujuan finansial dalam jangka panjang sendiri mencakup pelunasan hipotek yang dimiliki, tabungan pendidikan anak, hingga dana pensiun.
Ketika kelak memiliki anak, kamu mengira akan memiliki banyak waktu untuk mengumpulkan uang untuk biaya pendidikannya. Namun, tidak disadari bahwa anak tersebut telah beranjak dewasa dan lulus SMA.
Kemudian, dilanjutkan dengan perkuliahan yang memakan biaya besar. Dengan menyiapkan tujuan finansial jangka panjang, kamu akan lebih bersiap jika hal tersebut terjadi.
Bukan hanya itu, mempersiapkan dana pensiun di usia muda sendiri juga dapat menjamin kehidupanmu lebih nyaman serta memiliki kebebasan finansial nantinya untuk dinikmati.
Berdasarkan konteks dan bidangnya, finansial sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, sebagai berikut.
Pertama, keuangan perusahaan yang di dalamnya mencakup segala aspek keuangna yang berhubungan dengan operasi perusahaan.
Hal yang dimaksud termasuk manajemen arus kas, analisis laporan keuangan perusahaan, pengelolaan modal kerja, hingga Keputusan investasi sebuah perusahaan.
Kedua, keuangan pribadi merupakan manajemen keuangan seorang individu maupun keluarga. Keuangan pribadi termasuk perencanaan anggaran, invetasi pribadi, perencanaan pensiun, hingga perlindungan aset.
Salah satu cara melindungi aset yang kamu miliki adalah dengan memiliki asuransi sebagai jaminan finansial terhadap resiko kecelakaan diri yang mungkin menimpa diri maupun orang sekitarmu.
Perlindungan Kesehatan Prima dapat menjadi pilihan yang tepat, dengan berbagai keunggulan produk, seperti:
Manfaat tambahan Saldo Prima yang memberikan penggantian atas pembelian vitamin maupun obat-obatan tanpa perlu melakukan rawat inap maupun rawat jalan.
Santunan tunai harian rawat inap di Rumah Sakit untuk penjamin pertama oleh BPJS Kesehatan
Pilihan manfaat rawat inap dan rawat jalan sesuai kebutuhan
Pembayaran klaim secara cashless di lebih dari 1.000 Rumah Sakit di Indonesia
24 jam Contact Center dan Case Monitoring
Layanan eksklusif Personal Medical Assistance
Laporan perhitungan klaim via email
Ketiga, keuangan investasi yang merupakan bidang keuangan yang memiliki kaitannya dengan investasi.
Keuangan investasi meliputi analisis pasar modal, manajemen portfolio investasi, penilaian aset, hingga strategi investasi.
Keempat, keuangan internasional yang mencakup segala transaksi keuangan hingga investasi yang melintasi batas antar negara.
Jenis finansial ini meliputi perdagangan internasional, pengelolaan resiko mata uang, sampai investasi asing.
Kelima, keuangan Islami merupakan sistem keuangan yang sesuai dengan berbagai prinsip syariah Islam yang didalamnya terdiri dari melarang riba atau bunga, spekulasi, hingga praktik keuangan yang kurang etis.
Keenam, keuangan terapan yang didalamnya meliputi berbagai aplikasi praktis dari teori keuangan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah konkret di berbagai konteks.
Masalah-masalah keuangan terapan seperti keuangan korporasi, investasi, hingga bahkan kebijakan publik.
Ketujuh, keuangna teknologi atau fintech yang berhubungan dengan bidang keuangan yang terintegrasi dengan teknologi untuk menyediakan berbagai layanan keuangan.
Hal-hal seperti pembayaran digital, peer-to-peer lending, hingga teknologi blokchain termasuk dalam fintech atau keuangan teknologi.
Finansial juga memiliki fungsi yang berhubungan dengan peran serta aktivitas utama di dalam manajemen keuangan.
Baik secara individu, perusahaan, hingga pemerintahan. Berikut ini fungsi utama dari adanya bidang finansial, sebagai berikut.
Fungsi utama dari bidang finansial berhubungan dengan pengelolaan dana secara efisien dan efektif.
Pengelolaan dana ini meliputi pengumpulan dana dari sumber yang tepat, pengeluaran dana yang bijaksana, serta alokasi dana secara optimal untuk mencapai tujuan finansial yang diinginkan.
Fungsi finansial selanjutnya merupakan perencanaan keuangan yang komprehensif. Hal ini termasuk membuat anggaran, menetapkan tujuan finansial baik jangka pendek maupun panjang.
Selain itu, perencanaan keuangan juga termasuk perancangan strategi untuk mencapai tujan finansial, mulai dari investais, tabungan, hingga pengelolaan hutang.
Pengambilan keputusan investasi sebagai fungsi finansial dapat dilihat dari dua konteks, yaitu perusahaan dan juga investasi pribadi.
Fungsi ini sendiri mencakup analisis dan pengambilan keputusan investasi. Termasuk di dalamnya mengevaluasi opsi investasi yang ada, menghitung resiko dan pengembalian potensial, hingga pemilihan investasi yang tepat dengan tujuan serta tingkat resiko yang ada.
Fungsi selanjutnya, manajemen resiko keuangan yang mencakup identifikasi berbagai potensi resiko yang mampu mempengaruhi kondisi keuangan, evaluasi dampak, hingga pengembangan strategi agar mengurangi maupun mentransfer resiko yang ada.
Fungsi penting dari finansial adalah menyediakan pembiayaan maupun pendanaan bagi kegiatan operasional maupun investasi.
Fungsi ini meliputi proses pengumpulan modal dari pasar keuangan, pengelolaan dana, hingga perancangan struktur modal secara optimal bagi sebuah perusahaan.
Pelaporan keuangan merupakan fungsi finansial yang di dalamnya mencakup penyusunan hingga pelaporan informasi keuangan secara akurat dan transparan.
Pelaporan keuangan termasuk penyusunan laporan keuangan, audit, hingga mematuhi regulasi serta standar akutansi yang berlaku.
Pengendalian keuangan juga menjadi fungsi finansial. Hal ini mencakup monitoring pengeluaran serta penerimaan hingga proses evaluasi kinerja keuangan dalam skala waktu tertentu.
Fungsi ini juga melibatkan penegakan kebijakan serta prosedur yang dirancang guna menjaga keberlanjutan serta kesehatan keuangan.
Merdeka secara finansial atau yang juga dikenal dengan kebebasan finansial merupakan kondisi ketika seseorang sudah mempunyai kendali penuh atas finansialnya.
Kebebasan finansial jugag menggambarkan kondisi dimana seseorang tidak lagi tertekan atas masalah hutang, kebutuhan mendesak, maupun ketidakpastian masa depan.
Berikut ini beberapa tanda bahwa seseorang sudah mencapai kebebasan finansial atau Merdeka secara finansial, sebagai berikut.
Seseorang yang sudah memiliki kebebasan finanisal pada umumnya memiliki sumber penghasilan yang banyak, sehingga tidak lagi bergantung pada satu pekerjaan atau sumber penghasilan.
Dengan memiliki diversifikasi penghasilan, maka orang tersebut akan memiliki kestabilan finansial walaupun salah satu sumber pendapatan hilang ataupun mengalami penurunan.
Contohnya, seseorang yang memiliki bisnis sampingan, investasi, hingga aset yang mampu memberikan pendapatan pasif. Aset seperti properti yang disewakan hingga saham yang memberikan dividen.
Tanda seseorang merdeka secara finansial sendiri juga dapat dilihat dari terbebas atau tidak memiliki hutang konsumtif atau tidak produktif.
Hutang ini termasuk kartu kredit, pinjaman pribadi untuk konsumsi, hingga cicilan barang-barang mewah.
Seseorang yang sudah mencapai kebebasan finansial memiliki pengelolaan hutang yang bijak serta tidak bergantung pada pinjaman untuk menjamin gaya hidupnya.
Contohnya, semua hutang atau pinjaman lunas, terutama hutang-hutang dengan bunga yang tinggi seperti kartu kredit maupun kredit tanpa agunan.
Tanda kebebasan finansial selanjutnya dapat dilihat melalui dana darurat yang dimilikinya. Apakah dana darurat tersebut mampu menutupi kebutuhan dan gaya hidupnya dalam periode waktu tertentu.
Dengan adanya dana darurat tersebut, maka kebutuhan hidup untuk beberapa bulan kedepan atau bahkan setahun tetap dapat terpenuhi meskipun terjadi kejadian tak terduka disaat darurat, seperti kehilangan pekerjaan maupun keadaan lainnya.
Contohnya, mampu menyisihkan penghasilan sebagian untuk dijadikan dana darurat yang dipisahkan di rekening lain dan mampu diakses kapan saja.
Mampu mencapai tujuan finansial dengan nyaman merupakan bentuk kebebasan finansial yang lainnya. Tujuan finansial seperti membeli rumah, mampu menabung untuk pendidikan anak, hingga pensiun dini tanpa harus merasa khawatir kondisi keuangannya akan terganggu.
Contohnya, memiliki perencanaan finansial jangka panjang untuk masa depan. Mulai dari investasi pensiun, tabungan pendidikan, hingga persiapan pembelian properti.
Bukti kebebasan finansial juga dapat dilihat melalui kepemilikan investasi yang baik serta terdiversifikasi.
Pada umumnya, orang yang merdeka secara finansial memiliki portfolio investasi yang baik dan mampu menghasilkan keuntungan pasif, mulai dari saham, obligasi, properti, maupun bisnis.
Contohnya, seseorang yang memiliki portofolio investasi yang mampu berkembang dengan baik secara konsisten. Investasinya juga di alokasikan ke berbagai instrumne keuangan untuk mengurangi atau meminimalisir resiko finansial.
Individu yang merdeka secara finansial, maka mampu menghadapi resiko finansial tanpa stress. Hal ini dikarenakan, mereka memiliki ketahanan untuk menghadapi hal tersebut.
Adanya krisis ekonomi, fluktuasi pasar, maupun keadaan lainnya yang tak terduga tidak membuat mereka panik dan stress berlebihan.
Contohnya, ketika seseorang mampu bersikap tenang dikala pasar saham sedang turun karena telah mengukur dan memiliki rencana keuangan dalam jangka panjang.
Gaya hidup seseorang juga dapat menggambarkan kondisi finansialnya. Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki kebebasan finansial pada umumnya mampu menyesuaikan kondisi finansialnya dengan gaya hidupnya.
Orang tersebut tidak memiliki tekanan untuk hidup mewah maupun mengikuti tren konsumtif yang ada. Tahu kapan harus berhemat serta menikmati hasil dari kerja keras yang mereka lakukan.
Contohnya, ketika seseorang tidak merasa harus mengikuti tren konsumtif yang ada ataupun memamerkan hartanya melalui barang-barang mewah yang dibeli hanya karena gengsi atau menunjukkan status.
Tanda lainnya dari kebebasan finansial seseorang adalah mampu melakukan hal yang disukai tanpa adanya batasan waktu.
Mereka tidak harus bekerja secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mereka punya. Namun, mereka mampu memilih pekerjaan berdasarkan keinginan mereka dan menghabiskan waktu melakukan hal yang mereka sukai.
Contohnya, mampu mengambil cuti panjang hingga pensiun dini tanpa perlu merasa khawatir kondisi finansial mereka bermasalah atau terganggu.
Seseorang yang memiliki kebebasan finansial juga akan merasa aman terkait perencanaan keuangan mereka baik sekarang maupun di masa depan.
Hal ini dikarenakan mereka memiliki perencanaan dan persiapan matang untuk memenuhi tujuan jangka panjang mereka, seperti pensiun maupun dana darurat lainnya.
Contohnya, seseorang yang sudah memiliki persiapan tabungan dan investasi pensiun dalam jangka panjang yang memadai sehingga tidak perlu khawatir di masa depan.
Kebebasan finansial bukan hanya dilihat dari bagaimana kehidupannya sendiri. Namun, bagaimana ia mampu dengan nyaman berbagi dengan orang lain.
Berbagi dalam bentuk donasi, sumbangan, atau bahkan membantu keuangan keluarga tanpa perlu khawatir atas kondisi keuangannya pribadi.
Contohnya, mampu memberikan bantuan finansial melalui penghasilannya sebagai donasi maupun membantu orang lain tanpa pengaruh besar kepada kehidupan dan keuangannya sendiri.
Nah, itulah penjelasan singkat terkait apa itu finansial hingga manfaatnya bagi pengelolaan uang. Seperti yang dibahas di atas, pengelolaan ini bukan hanya dilakukan untuk jangka pendek, namun juga jangka panjang.
Pemenuhan finansial jangka pendek sendiri dapat dilihat melalui bagaimana seseorang mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan jangka panjang berkaitan dengan bagaimana caranya merencanakan pengelolaan uang yang ia miliki hingga hari tua.
Salah satu caranya adalah dengan memiliki asuransi yang mampu menjamin resiko finansial di waktu tidak terduga, seperti Perlindungan Kesehatan Prima yang memberikan solusi asuransi kesehatan online terbaik dengan pilihan manfaat rawat inap, bedah dan rawat jalan.
*PT Lippo General Insurance Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Contoh Pajak Langsung - Terdapat dua jenis pajak yang berlaku di Indonesia jika dilihat dari segi cara pemungutannya, yaitu pajak langsung dan tidak langsung yang dibedakan berdasarkan karakteristik, fungsi, serta dasar hukumnya.
Pajak langsung merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung mencakup PPh, PBB, dan PKB yang akan dibahas lebih dalam pada artikel ini!
Untuk lebih memahami pengertian, berbagai contoh pajak langsung di Indonesia, hingga hal apa saja yang membedakan pajak langsung dan tidak langsung, simak informasi berikut ini!
pexels
Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 adalah kontribusi wajib seseorang maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna kemakmuran rakyat.
Pajak berdasarkan cara pemungutannya dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan tidak langsung.
Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan secara langsung pada pihak wajib pajak berdasarkan kemampuan ekonomi seseorang dan tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain.
Contoh pajak langsung yang dapat ditemui, seperti PPh, PBB, dan PKB. Pemungutannya bersifat rutin, keberlanjutan, dan berpacu pada data penghasilan maupun aset wajib pajak.
Untuk lebih memahami pajak langsung, terdapat 3 unsur yang harus kamu kenali, seperti:
Penanggung jawab pajak merupakan pihak yang secara formal yuridis diwajibkan untuk melunasi pajak, jika terdapat faktor maupun kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
Penanggung pajak, yang dalam arti ekonomis menjadi pihak atau orang yang faktanya memikul beban pajak.
Pemikul beban pajak, yang berarti pihak atau orang yang berdasarkan maksud dari pembuat undang-undang harus memikul beban pajak.
Jika ketiga unsur tersebut terdapat pada satu orang, maka pajak tersebut masuk ke dalam pajak langsung.
pexels
Untuk lebih memahami pajak langsung, berikut beberapa contohnya yang harus kamu ketahui:
Contoh pajak langsung pertama, yaitu pajak penghasilan atau PPh yang menjadi contoh pajak paling umum.
Pajak penghasilan dikenakan pada individu maupun badan usaha berdasarkan penghasilan yang didapatkan dalam periode waktu tertentu, seperti setahun. Pajak penghasilan juga terbagi ke beberapa kategori, seperti PPh Orang Pribadi dan PPh Badan.
Contohnya, ketika seseorang yang bekerja sebagai karyawan memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp 10.000.000, maka akan dikenakan pajak penghasilan yang sesuai dengan tarif progresif yang telah ditetapkan pemerintah.
Pajak Penghasilan terdiri dari beberapa jenis, seperti PPh Pasal 21 untuk pegawai, PPh Pasal 22 untuk pengusaha dan pekerja lepas, PPh Pasal 23 untuk penghasilan investasi, serta PPh Paal 25 untuk badan usaha.
Besaran pajak yang ada tergantung pada tingkat penghasilan dari orang tersebut. Berikut detailnya masing-masing.
PPh Pasal 21 untuk penghasilan hingga Rp 60 juta sebesar 5 persen.
PPh Pasal 21 untuk penghasilan Rp 60 juta hingga Rp 250 juta sebesar 15 persen.
PPh Pasal 21 untuk penghasilan Rp 250 juta hingga Rp 500 juta sebesar 25 persen.
PPh Pasal 21 untuk penghasilan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar sebesar 30 persen.
PPh Pasal 21 untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar sebesar 35 persen.
PPh Pasal 23 sebesar 2 persen.
PPh Pasal 25 untuk pribadi sebesar 10 persen.
PPh Pasal 25 untuk badan sebesar 25 persen.
Contoh pajak langsung lainnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak ini dikenakan kepada setiap pemilik properti, baik berupa tanah, bangunan, maupun keduanya, yang ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Nilai NJOP ini mencerminkan harga pasar wajar atas properti di suatu wilayah, dan bisa berbeda-beda tergantung pada lokasi dan kondisi objek pajak tersebut.
Informasi mengenai besarnya PBB yang harus dibayarkan akan disampaikan kepada wajib pajak melalui SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) setiap tahunnya.
SPPT ini mencantumkan data lengkap mengenai objek pajak, NJOP, dan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku.
PBB merupakan pajak tahunan yang wajib dibayarkan oleh setiap pemilik properti, dan pembayarannya dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti bank, kantor pos, maupun platform digital yang ditunjuk pemerintah.
Di Indonesia, ketentuan mengenai PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 untuk menyesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan kebijakan perpajakan nasional.
Sebagai contoh, seorang pemilik rumah dengan NJOP sebesar Rp500 juta akan dikenakan PBB berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, misalnya sebesar 0,1% dari NJOP.
Dengan demikian, jumlah PBB yang harus dibayarkan adalah Rp500.000 per tahun. Besaran tarif ini bisa berbeda tergantung kebijakan masing-masing daerah, terutama dalam konteks PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu contoh pajak langsung yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, setiap tahun.
PKB dipungut oleh pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan diatur secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001.
Ketentuan teknis pelaksanaannya kemudian dituangkan dalam peraturan gubernur atau peraturan daerah setempat, sehingga tiap provinsi dapat menerapkan kebijakan tarif dan prosedur pembayaran yang sedikit berbeda sesuai kebutuhan fiskal dan karakteristik wilayahnya.
Objek PKB mencakup seluruh kendaraan bermotor yang beroperasi di darat, termasuk mobil penumpang, truk, bus, sepeda motor, dan kendaraan khusus seperti ambulans atau pemadam kebakaran, kecuali jenis kendaraan tertentu yang dibebaskan oleh undang-undang, misalnya kendaraan dinas milik TNI dan Polri.
Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara hukum memiliki hak kepemilikan atas kendaraan tersebut, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Hal ini menegaskan bahwa kewajiban pajak melekat pada kepemilikan, bukan semata-mata pada penggunaan kendaraan.
Besaran PKB dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri.
Tarif dasar nasional berkisar antara 1 % hingga 2 % dari NJKB untuk kendaraan pertama, dan dapat meningkat progresif. Misalnya mencapai 2,5 % atau lebih, apabila seseorang memiliki kendaraan kedua dan seterusnya atas nama yang sama serta domisili yang sama.
Beberapa provinsi menerapkan sistem tarif progresif untuk menekan kepemilikan kendaraan pribadi berlebih dan mengurangi kemacetan, sedangkan daerah lain masih memungut tarif flat sesuai pertimbangan lokal.
Sebagai contohnya, apabila seseorang memiliki mobil dengan NJKB sebesar Rp300 juta, dan provinsi menetapkan tarif PKB 2 % untuk kendaraan pertama, maka kewajiban PKB tahunannya adalah 2 % × Rp300 juta = Rp6 juta.
Apabila orang yang sama kemudian membeli mobil kedua seharga Rp200 juta, tarif progresif sebesar 2,5 % dapat dikenakan sehingga PKB mobil kedua menjadi Rp5 juta per tahun. Perhitungan ini memberi gambaran jelas bagaimana nilai jual dan kebijakan progresif memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar.
Pembayaran PKB dapat dilakukan secara langsung di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), gerai Samsat Keliling, ataupun melalui kanal digital seperti e-Samsat, marketplace, dan mobile banking yang telah bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah.
Kemudahan ini mendorong wajib pajak untuk membayar tepat waktu sekaligus meminimalisasi antrean.
Bagi wajib pajak yang menunggak, sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan dibebankan per bulan sesuai aturan daerah, dan apabila tunggakan berlarut, kendaraan dapat diblokir atau terkena denda lebih tinggi ketika proses perpanjangan STNK.
Dana yang terkumpul dari PKB dialokasikan untuk pemeliharaan serta pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan keselamatan lalu lintas, dan layanan publik lain di tingkat provinsi.
Dengan demikian, pembayaran PKB tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga berkontribusi langsung pada kualitas fasilitas transportasi yang dinikmati masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah kerap memberikan insentif berupa pembebasan denda atau diskon tarif pada periode tertentu. Misalnya pemutihan pajak guna mendorong kepatuhan dan meningkatkan penerimaan daerah.
Wajib pajak disarankan memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi tunggakan dan menjaga status legal kendaraannya tetap aktif. Selain itu, data PKB juga digunakan sebagai dasar perencanaan transportasi dan kebijakan lingkungan di wilayah perkotaan.
Pajak warisan yang menjadi contoh pajak langsung selanjutnya merupakan pajak yang dikenakan pada penerima warisan dari harta yang diwariskan oleh seseorang yang telah meninggal dunia.
Pajak warisan atau ahli waris ini dikenakan berdasarkan nilai aset dari harta yang diwariskan tersebut.
Contohnya, jika seseorang menerima warisan seperti properti dengan nilai 1 miliar, maka orang tersebut wajib membayar pajak berdasarkan aturan persentase yang berlaku.
Bea Materai juga termasuk dari contoh pajak langsung. Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan pada dokumen yang bersifat perdata dan digunakan sebagai alat bukti pada pengadilan.
Pajak jenis ini biasanya berbentuk materai tempel maupun elektronik yang dibutuhkan untuk memberikan kekuatan hukum maupun keabsahan dokumen pada sebuah dokumen.
Adanya bea materai memiliki tujuan untuk membiayai administrasi negara dan memberikan legalitas pada dokumen tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 terkait Bea Materai, dokumen yang dikenakan bea materi merupakan dokumen yang memiliki nilai ekonomi maupun digunakan pada kegiatan komersial dan perjanjian hukum.
PPN atau Pajak Pertambahan Nilai pada umumnya dianggap pajak tidak langsung, namun pada beberapa negara termasuk Indonesia pajak jenis ini dapat dikategorikan sebagai pajak langsung di beberapa sektor tertentu.
Jenis pajak langsung ini biasanya akan ditambahkan dan dipungut dari transaksi finansial baik yang dilakukan seorang individu maupun bisnis dan harus membayarkannya kepada otoritas pajak.
Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat terbagi ke dalam dunia jenis, yaitu tarif umum sebesar 11% yang berlaku sejak April 2022 dikenakan atas penyerahan BKP atau Barang Kena Pajak dan JKP atau Jasa Kena Pajak di dalam negeri serta tarif khusus PPN sebesar 0% dikenakan atas ekspor BKP dan JKP.
Jenis tarif umum PPN dapat berubah baik menjadi lebih rendah maupun tinggi, mulai dari 5% hingga 15% berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah yang ada dan berlaku.
Perbedaan paling sederhana yang dapat dilihat antara pajak langsung dan tidak langsung adalah ketentuan pemungutan dan pelimpahannya.
Di mana, pajak langsung tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, sedangkan pajak tidak langsung pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain namun bebannya tetap menjadi tanggung jawab dari pewajib pajak.
Berdasarkan buku berjudul Ekonomi untuk SMA Kelas XI karya Eeng Ahman dan Epilndriani, perbedaan pajak langsung dan tidak langsung meliputi:
Pajak langsung dipungut berdasarkan ketetapan pajak atau kohir, sedangkan pajak tidak langsung tidak memiliki surat ketetapan pajak.
Pajak langsung dipungut dalam periode tahunan, sedangkan pajak tidak langsung akan dipungut setiap terjadi transaksi saja.
Pajak langsung tidak dapat dilimpahkan pada orang lain, sedangkan pajak tidak langsung dapat dilimpahkan pada orang lain.
Lebih lanjut, terdapat setidaknya empat perbedaan mendasar antara pajak langsung dan pajak tidak langsung, yaitu:
Berdasaran pihak yang dibebankan, pajak langsung dibebankan pada pihak yang terdaftar di wajib pajak, sedangkan pajak tidak langsung dibebankan pada pihak pengganti yang diberikan wewenang.
Berdasarkan transparansi, pajak langsung sering dianggap lebih transparan karena jumlah yang harus dibayarkan terlihat, sedangkan pajak tidak langsung tidak selalu terlihat karena biasanya sudah diterapkan pada harga barang atau jasa yang dibeli.
Berdasarkan objek pajak, pajak langsung dibebankan pada individu atau badan usaha berdasarkan pendapatan, kekayaan, maupun transaksi tertentu, sedangkan pajak tidak langsung dibebankan pada barang atau jasa yang digunakan dan konsumsi oleh individu.
Berdasarkan aspek keadilan, pajak langsung berpotensi lebih adil karena besarannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pihak yang membayar, sedangkan pajak tidak langsung besarannya tidak merata karena bergantung pada barang dan jasa yang dikonsumsi.
Nah, itulah pembahasan seputar contoh pajak langsung yang ada pada sistem perpajakan Indonesia. Seperti pembahasan yang ada, pajak langsung dikenakan pada pihak wajib pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan sifatnya rutin dan tidak dapat dilimpahkan.
Pajak langsung, seperti Pajak Penghasilan atau PPh merupakan kewajiban individu atas penghasilan yang diterima setiap tahunnya. Agar memiliki pengelolaan penghasilan setelah pajak yang lebih bijak, salah satu caranya adalah dengan mengalokasikan sebagian dana untuk perlindungan jangka panjang, seperti asuransi kesehatan.
Perlindungan Kesehatan Prima dari Lippo General Insurance hadir sebagai perlindungan diri dan anggota keluarga, bukan hanya menjaga kesehatan finansial namun juga dapat menjadi langkah cerdas dalam merencanakan masa depan tanpa beban biaya media tidak terduga.
Beberapa keunggulan produk PKP yang bisa kamu dapatkan, antara lain:
Manfaat tambahan Saldo Prima yang memberikan penggantian atas pembelian vitamin dan obat-obatan tanpa perlu melakukan perawatan Rawat Inap atau Rawat Jalan
Santunan Tunai Harian Rawat Inap di Rumah Sakit untuk penjamin pertama oleh BPJS Kesehatan
Pilihan Manfaat Rawat Inap dan Rawat Jalan sesuai kebutuhan
Pembayaran klaim secara cashless di lebih dari 1.000 Rumah Sakit di Indonesia
24 jam Contact Center dan Case Monitoring
Layanan eksklusif Personal Medical Assistance
Laporan perhitungan klaim via email
*PT Lippo General Insurance Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
